Dewan keamanan PBB akan bertemu pada Senin 5 Januari 2026 untuk membahas serangan Amerika Serikat untuk menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas. Hal ini disampaikan kepresidenan Somalia di Dewan tersebut seperti dilansir Arab News pada Sabtu.
Pertemuan darurat, yang dijadwalkan pada pukul 10:00 pagi, diminta oleh Venezuela dan diteruskan oleh Kolombia, kata sumber diplomatik.
Kolombia, yang didukung oleh Rusia dan Cina, meminta pertemuan dewan yang beranggotakan 15 orang tersebut, kata para diplomat seperti dilansir Al Arabiya.
Dewan Keamanan PBB telah bertemu dua kali – pada Oktober dan Desember – terkait meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela.
Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Sabtu bahwa Washington akan memimpin Venezuela “sampai saatnya kita dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.”
Tidak jelas bagaimana Trump berencana untuk mengawasi Venezuela.
Venezuela: Perang Kolonial
Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, menulis kepada Dewan Keamanan PBB pada Sabtu. “Ini adalah perang kolonial yang bertujuan untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik kami, yang dipilih secara bebas oleh rakyat kami, dan untuk memaksakan pemerintahan boneka yang memungkinkan penjarahan sumber daya alam kami, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia.”
Moncada mengatakan AS telah melanggar Piagam PBB pasal 2 yang menyatakan, “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.”
Sementara juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterrs, Stephane Dujarric, mengatakan aksi militer AS di Venezuela semalam merupakan “preseden berbahaya.”
“Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh – oleh semua pihak – terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati,” kata Dujarric.
Pemerintahan Trump selama berbulan-bulan telah menargetkan kapal-kapal yang diklaim terlibat perdagangan narkoba di lepas pantai Venezuela dan pantai Pasifik Amerika Latin, meski tanpa bukti.
AS meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dan mengumumkan blokade terhadap semua kapal yang dikenai sanksi AS, bulan lalu mencegat dua kapal tanker yang bermuatan minyak mentah Venezuela.
Pada Oktober, AS membenarkan tindakannya sebagai konsisten dengan Pasal 51 Piagam PBB, yang mengharuskan Dewan Keamanan untuk segera diberitahu tentang tindakan apa pun yang diambil negara-negara untuk membela diri terhadap serangan bersenjata.
“Ini bukan perubahan rezim, ini keadilan,” klaim Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz di X pada hari Sabtu.
“Maduro adalah seorang diktator yang didakwa dan tidak sah yang memimpin organisasi terorisme narkoba yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga negara Amerika.”
Pasukan AS menculik dan menerbangkan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, keluar dari Venezuela pada Sabtu pagi dalam apa yang digambarkan Presiden AS Donald Trump sebagai operasi dramatis semalam.
Jaksa federal di Distrik Selatan New York membuka dakwaan pada Sabtu pagi, menuduh Maduro dan Flores menyelundupkan “berton-ton kokain” ke Amerika Serikat, bersama dengan kejahatan lain yang diduga dilakukan.
Para kritikus memperingatkan bahwa serangan tersebut melanggar hukum internasional, mengabaikan Kongres AS, dan berisiko menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut di seluruh Venezuela dan wilayah yang lebih luas.
[…] Baca Juga : Dewan keamanan PBB Akan adakan Pertemuan Senin Mendatang […]
Comments are closed.