Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga menjabat Ketua Umum Tim Penggerak PKK dan Tim Penggerak Posyandu, Tri Tito Karnavian, mendorong efisiensi anggaran negara melalui integrasi rapat kerja tiga lembaga ke dalam satu forum terpadu. Langkah ini dinilai sebagai pendekatan baru dalam tata kelola kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional hingga daerah.
## Latar Belakang Integrasi Rapat Kerja
Dalam pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026), Tri Tito Karnavian menekankan bahwa penggabungan forum raker Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu merupakan inisiatif pertama kali yang dilakukan ketiga lembaga tersebut. Tujuannya tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga menyelaraskan pelaksanaan program dan mempererat koordinasi antarlembaga.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan substansi pembahasan strategis. Sebaliknya, forum terpadu diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja organisasi sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya langsung dirasakan warga.
## Koordinasi Ex-Officio dan Peran Pendamping Kepala Daerah
Tri menjelaskan bahwa integrasi raker tersebut merefleksikan upaya menyatukan tiga tanggung jawab kelembagaan yang diemban secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Pendekatan ini diarahkan agar koordinasi semakin efektif tanpa mengurangi bobot agenda maupun peran masing-masing lembaga.
Dengan menyatukan forum, pembahasan program kerajinan, penguatan keluarga, serta layanan kesehatan dasar dan gizi masyarakat dapat saling menopang. Hal ini dinilai relevan karena ketiga lembaga memiliki irisan sasaran yang kuat di tingkat komunitas, terutama pada pemberdayaan perempuan, keluarga, perajin, dan layanan posyandu.
## Dukungan Kemendagri, Bappenas, dan Badan Gizi Nasional
Dalam forum yang sama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Dukungan lintas kementerian dan lembaga tersebut ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu agar tetap optimal di berbagai wilayah.
Kehadiran Badan Gizi Nasional dalam forum ini memperlihatkan keterkaitan antara tata kelola kelembagaan daerah dengan agenda nasional di bidang gizi dan kesejahteraan keluarga. Sementara peran Bappenas menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang selaras agar program daerah tidak berjalan secara sektoral dan tumpang tindih.
## Implikasi Efisiensi dan Dampak bagi Masyarakat
Tri menegaskan bahwa penyatuan forum raker tidak semata berorientasi pada penghematan biaya dan konsolidasi organisasi. Lebih jauh, forum terpadu diharapkan menghasilkan inovasi program yang relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat serta memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Ia mengapresiasi komitmen para pengurus dan kader di daerah yang terus menjalankan program pemberdayaan. Kolaborasi kuat antarlembaga, menurutnya, menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan perajin, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
## Partisipasi Daerah dan Arah Keberlanjutan
Kegiatan di Denpasar dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Gubernur Bali Wayan Koster, pejabat pimpinan tinggi Kemendagri dan Bappenas, pengurus pusat Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu, serta para Ketua Dekranasda, Ketua TP PKK, dan Ketua TP Posyandu dari 14 provinsi di wilayah Indonesia bagian tengah.
Keikutsertaan perwakilan dari 14 provinsi tersebut menandakan bahwa model raker terpadu diuji sebagai pola koordinasi yang dapat direplikasi lebih luas. Jika berhasil, pendekatan ini berpotensi menjadi rujukan tata kelola yang lebih hemat, terintegrasi, dan berorientasi hasil bagi program pemberdayaan di tingkat nasional maupun daerah.
Secara keseluruhan, inisiatif Tri Tito Karnavian menempatkan efisiensi anggaran sebagai pintu masuk bagi perbaikan koordinasi kelembagaan. Yang menjadi ukuran keberhasilan ke depan adalah sejauh mana forum terpadu ini mampu menghasilkan program yang konsisten, terukur, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.