Langkah Efisiensi Melalui Integrasi Forum Kelembagaan
Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga menjabat Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian, mendorong penguatan efisiensi anggaran dengan mengintegrasikan rapat kerja tiga lembaga pemberdayaan masyarakat ke dalam satu forum terpadu. Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Kota Denpasar, Bali, pada Kamis, 22 Oktober.
Menurut Tri Tito, penyatuan forum ini diharapkan mampu menyelaraskan pelaksanaan program, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan bahwa manfaat kebijakan dan program benar-benar sampai kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa integrasi rapat kerja tidak dimaksudkan untuk mengurangi substansi pembahasan, melainkan untuk menata ulang cara kerja agar lebih hemat, terarah, dan berdampak.
Pertama Kali Tiga Lembaga Digabungkan dalam Satu Rapat Kerja
Tri Tito menjelaskan bahwa forum di Denpasar merupakan kali pertama rapat kerja Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu diselenggarakan secara bersama. “Jadi ini baru kali pertama untuk tiga lembaga ini rapat kerjanya dijadikan satu, harapannya lebih efisien dan tentunya tidak mengurangi makna dari rapat kerjanya,” ujarnya.
Integrasi tersebut terkait erat dengan struktur kelembagaan di daerah. Tiga tanggung jawab kelembagaan tersebut diemban secara ex-officio oleh para pendamping kepala daerah, dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan menyatukan forum, koordinasi di antara peran-peran tersebut diharapkan menjadi lebih efektif tanpa mengorbankan fokus masing-masing lembaga—baik pada pemberdayaan perajin, penguatan keluarga, maupun pembinaan layanan kesehatan dasar masyarakat melalui posyandu.
Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
Dalam forum yang sama, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi penguatan regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Langkah ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu agar berjalan optimal di berbagai wilayah.
Keterlibatan kementerian dan lembaga pusat tersebut menegaskan bahwa efisiensi forum tidak berdiri sendiri, melainkan diarahkan agar diikuti dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih terkoordinasi di tingkat daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan dan pelayanan dasar diharapkan tidak terhambat oleh fragmentasi perencanaan maupun tumpang tindih kegiatan.
Lebih dari Sekadar Penghematan: Inovasi dan Dampak bagi Masyarakat
Tri Tito menegaskan bahwa penyatuan rapat kerja tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran dan konsolidasi organisasi. Forum terpadu ini diharapkan menghasilkan inovasi serta program yang relevan dengan kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
“Yang pasti nanti tetap akan menghasilkan ke depannya program-program yang pastinya harus memberikan manfaat untuk masyarakat,” tegasnya. Implikasi dari pendekatan ini mencakup peluang penyelarasan indikator kinerja, pengurangan biaya penyelenggaraan pertemuan berulang, serta penguatan sinkronisasi agenda pemberdayaan ekonomi kreatif, ketahanan keluarga, dan layanan gizi-kesehatan di tingkat akar rumput.
Apresiasi terhadap Kader Daerah dan Arah Kolaborasi
Ia juga mengapresiasi komitmen para pengurus dan kader di daerah yang terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antarlembaga dinilai sebagai modal penting untuk mendorong kemajuan para perajin, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara lebih luas.
“Saya meyakini dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, kita dapat mendorong kemajuan para perajin, memperkuat kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia,” pungkas Tri Tito.
Makna Strategis bagi Tata Kelola Pemberdayaan di Daerah
Secara keseluruhan, integrasi raker Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu mencerminkan upaya menata ulang tata kelola lembaga pemberdayaan yang selama ini berjalan paralel, namun sering diampu oleh jajaran yang sama di daerah. Jika koordinasi dan dukungan regulasi serta anggaran berjalan konsisten, model forum terpadu ini berpotensi menjadi pola kerja yang lebih hemat sumber daya sekaligus lebih fokus pada hasil bagi masyarakat—mulai dari penguatan ekonomi perajin, ketahanan keluarga, hingga peningkatan kualitas layanan posyandu di berbagai wilayah Indonesia bagian tengah dan, ke depan, kemungkinan pada kawasan lainnya.